Darurat militer adalah status hukum di mana sebagian atau seluruh wilayah negara dinyatakan dalam keadaan bahaya. Dalam kondisi ini, kendali keamanan dan ketertiban dialihkan kepada pihak militer karena situasi dianggap memerlukan penanganan khusus. Penyebab diberlakukannya darurat militer termasuk ancaman pemberontakan, kerusuhan, atau bencana alam yang tidak dapat diatasi oleh aparat sipil secara efektif. Selain itu, darurat militer juga diterapkan dalam situasi perang, bahaya perang, atau gejala yang membahayakan negara.
Dampak dari darurat militer meliputi pembatasan hak sipil, penguasaan properti dan infrastruktur, pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial, serta penegakan hukum yang ketat. Militer memiliki wewenang untuk menguasai sarana transportasi dan infrastruktur penting lainnya, serta dapat membatasi aktivitas masyarakat yang berpotensi mengganggu keamanan. Sejarah penerapan darurat militer di Indonesia mencakup peristiwa di Timor Timur pada tahun 1999 dan di Aceh pada tahun 2003-2004.
Meskipun tujuan dari darurat militer adalah menjaga stabilitas nasional, kebijakan ini sering kali menghadirkan konsekuensi yang luas bagi masyarakat. Pembatasan hak-hak sipil, gangguan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi, serta penegakan hukum yang ketat adalah dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, keputusan untuk memberlakukan darurat militer harus dibuat dengan pertimbangan matang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk meminimalkan dampak negatifnya.
