Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas fungsi intelijen, baik di dalam maupun luar negeri, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011. Sebagai lembaga utama, BIN menjalankan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk menjaga keamanan nasional serta memberikan dukungan intelijen dalam pencegahan ancaman. Tugas pokok BIN meliputi pengkajian kebijakan nasional, penyampaian produk intelijen kepada pemerintah, merencanakan dan melaksanakan aktivitas intelijen, memberikan rekomendasi terkait pihak asing, dan memberikan saran pengamanan penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam menjalankan tugasnya, BIN memiliki wewenang seperti menyusun rencana kebijakan intelijen, meminta keterangan dari kementerian/lembaga, menjalin kerja sama dengan lembaga intelijen negara lain, membentuk satuan tugas khusus, dan melakukan berbagai aktivitas intelijen terkait ancaman terhadap keamanan nasional. BIN berhubungan langsung dengan Presiden, diberikan wewenang sesuai Undang-Undang, dan memiliki kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan intelijen negara.
Sebagai lembaga intelijen, BIN bekerja dengan prinsip kerahasiaan, independensi, dan profesionalisme. Dalam menjalankan fungsi intelijennya, BIN menjaga kerahasiaan informasi namun tetap transparan dan akuntabel. Keberadaan BIN didukung oleh dasar hukum yang kuat, seperti Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, dan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang BIN. Melalui dasar hukum ini, BIN berperan dalam menjaga keamanan serta kedaulatan negara, mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang stabil, dan memastikan posisinya sebagai lembaga strategis dalam menjaga stabilitas nasional.
