Kepemimpinan DPR telah merespons dengan serius kekhawatiran yang diutarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka telah bersedia untuk bertemu dengan mahasiswa dan menerima tuntutan mereka. Sebelumnya, ada perkiraan bahwa Sekretaris Negara akan mewakili pemerintah dalam pertemuan tersebut, meskipun tidak ada kepastian siapa yang akan bertemu dengan mahasiswa. Beberapa isu yang dibawa oleh mahasiswa termasuk dalam agenda “17 + 8”. Selama pertemuan, DPR memberikan jaminan kepada mahasiswa bahwa mereka akan melakukan tinjauan menyeluruh terkait tunjangan dan transparansi dalam institusi sebagai bagian dari agenda tersebut. Besoknya, pemimpin fraksi DPR akan melakukan pertemuan untuk mencapai kesepakatan bersama.
Pimpinan DPR juga telah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal untuk memastikan bahwa anggota yang dihentikan tidak akan menerima fasilitas parlementer seperti gaji dan manfaat lainnya. Mereka juga menjelaskan kepada mahasiswa bahwa Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset terkait dengan beberapa undang-undang lain dan harus dihindari tumpang tindih. Setelah revisi terhadap Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai, pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset akan dilanjutkan.
Revisi KUHAP masih menerima masukan dari publik, namun DPR telah meminta Komisi III untuk menghormati batas waktu karena konsultasi sudah dilakukan dengan luas dan panjang. Harapannya adalah RUU KUHAP dapat diselesaikan sebelum akhir sesi ini sehingga pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset dapat segera dimulai. Reformasi secara menyeluruh di DPR akan dikepalai oleh Ketua DPR, Puan Maharani, dengan tujuan membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Semua anggota DPR bersama-sama berkomitmen untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menggunakan hal tersebut sebagai dasar evaluasi ke depan.
