Rencana kenaikan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Jawa Tengah mendapat sorotan tajam, dengan Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa tidak akan ada kenaikan. Proses penilaian masih berlangsung melalui appraisal. Pimpinan daerah, termasuk Bupati dan Walikota Semarang, Kendal, Jepara, dan daerah lainnya, menegaskan tidak akan menaikkan tunjangan perumahan yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan bagi setiap anggota dewan. Kajian ulang akan dilakukan untuk menyesuaikan besaran tunjangan tersebut, dengan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi pertimbangan utama dalam penyesuaian anggaran. Appraisal dilakukan tanpa rencana penambahan tunjangan perumahan tersebut, dengan fokus pada realitas kondisi daerah.Ini adalah hasil dari rapat yang melibatkan bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD pada 11 September lalu, sehingga penyesuaian besaran tunjangan sesuai dengan kapasitas keuangan daerah. Ucapan Gubernur Ahmad Luthfi ini memberikan gambaran bahwa keputusan tidak ada kenaikan tunjangan perumahan telah diambil dan dilakukan secara transparan.
Gubernur Jawa Tengah Jelaskan Tunjangan Perumahan DPRD Tidak Naik
