JAKARTA – Ketua Tim Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira menilai bahwa program lumbung pangan atau food estate adalah program dengan penerapan yang lengkap dari hulu hingga hilir.
Menurut Anggawira, food estate menyediakan lahan yang dapat digarap oleh petani maupun pihak swasta. Selain itu, hasil tanaman dari program tersebut dapat dibeli oleh BUMN pangan.
“Food estate ini membuka lahan dan petani atau pihak swasta bisa memakai lahannya untuk bercocok tanam dan kemudian hasil produknya dibeli oleh BUMN Pangan (ID Food),” kata Anggawira, di Jakarta, Jumat (1/12/203).
Anggawira menjelaskan bahwa program food estate memiliki ekosistem yang saling mendukung. Selain itu, food estate juga memiliki daya saing produk lokal yang semakin meningkat.
“Impor komoditas pangan bisa ditekan dan daya saing harga produk komoditas pangan lokal meningkat dan biaya produksi menjadi lebih murah,” katanya.
Sebagai salah satu kebijakan yang termasuk dalam Program Strategis Nasional 2020-2024, program food estate bertujuan untuk mengembangkan beberapa komoditas, yaitu cabai, padi, singkong, jagung, kacang tanah, hingga kentang.
Pelaksanaan program yang digagas Presiden Joko Widodo itu tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua.
Dalam pelaksanaannya, masing-masing wilayah lumbung pangan mengembangkan komoditas yang berbeda-beda. Lumbung pangan di Sumba Tengah, misalnya, difokuskan pada pengembangan komoditas padi dan jagung.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yakin bahwa jika dikelola dalam skala besar dan didukung dengan manajemen pertanian yang modern, program food estate akan berhasil.
“Sekarang, sawah kita kecil-kecil, di seluruh Indonesia, ini nanti skalanya besar, sehingga memungkinkan untuk pertanian modern. Jadi mulai dari penanaman, pemupukan, pengolahan semuanya secara mekanis. Nah ini yang kita rancang menjadi pertanian modern,” kata Amran.
Sumber: Republika
