Sebuah studi dari Citra Institut Efriza mengungkapkan bahwa gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR tidak sebanding dengan mayoritas masyarakat. Kesenjangan ini dikhawatirkan akan merusak citra politik dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Penyesuaian gaji seharusnya tidak hanya berfokus pada pejabat publik, tetapi juga harus memperhatikan tingkat upah minimum rakyat yang masih jauh dari standar layak.
Efriza menyarankan agar pemerintah dan DPR melakukan pembahasan serius terkait reformasi gaji nasional, bukan hanya sebatas wacana penyesuaian gaji pejabat pemerintah. Ia juga menyoroti kondisi tenaga honorer, seperti guru, yang menerima gaji minim sementara anggota DPR memiliki pendapatan yang jauh lebih besar. Hal ini menurutnya merupakan masalah ketidakadilan yang harus segera ditangani.
Selain itu, Efriza menekankan pentingnya kesadaran dan empati politik bagi pejabat publik agar tidak terputus dari realitas masyarakat. Gaji dan fasilitas yang diberikan harus berdasarkan kinerja dan capaian kebijakan yang rasional, proporsional, dan transparan. Jika tidak diimbangi dengan akuntabilitas dan kinerja yang baik, persepsi negatif terhadap DPR akan semakin meningkat.
Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran juga menjadi sorotan Efriza. Tingginya gaji anggota DPR dianggap tidak etis jika tidak diimbangi dengan kinerja yang terasa langsung oleh masyarakat. Selain itu, isu gaji anggota DPR bukan hanya soal nominal, tetapi juga soal keadilan sosial dan legitimasi politik. Jika tidak ditangani secara bijak, perbedaan penghasilan antara pejabat dan rakyat bisa memperkuat tuntutan reformasi kelembagaan serta kritik pedas terhadap pemerintah.
