Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, berjanji akan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia jika mereka terpilih pada Pemilihan Presiden 2024. Janji ini merupakan bagian dari misi mereka dalam mereformasi sistem hukum di Indonesia.
Dalam dokumen visi-misi mereka, Prabowo-Gibran menyatakan bahwa mereka akan memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara sistematis dengan memperkuat KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Mereka berjanji tidak akan mengintervensi kerja-kerja KPK dan lembaga penegak hukum lainnya dalam menindak kasus korupsi. Namun, mereka ingin pemberantasan korupsi difokuskan pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kehidupan rakyat dan sumber daya seperti pertanian, pedesaan, perikanan, pendidikan, kesehatan, kehutanan, SDA, dan perburuhan.
Dalam hal pencegahan, Prabowo-Gibran ingin menjadikan KPK sebagai pusat keunggulan dalam upaya pencegahan korupsi. Mereka akan bekerja sama dan memberikan edukasi langsung tentang korupsi di sektor pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Mereka juga ingin memperkuat program edukasi anti-korupsi bagi generasi muda. Selain itu, mereka akan mendorong lembaga-lembaga negara bekerja sama dengan sektor swasta untuk memperkuat sinergi gerakan anti-korupsi di sektor swasta dan publik.
Dalam hal pencegahan juga, Prabowo-Gibran berjanji akan membangun sistem pengendalian korupsi pada Sistem Logistik Nasional dengan mengintegrasikan sektor perhubungan, perdagangan dengan pertanian, perikanan, kelautan, dan pedesaan. Tujuannya adalah untuk mencegah korupsi dan mempermudah proses berbisnis serta menekan biaya produksi.
Mereka juga akan mencegah praktik korupsi di lembaga negara dengan mendorong pengadaan barang dan jasa melalui sistem dan pipeline yang telah dirumuskan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sistem pengadaan barang ini juga akan diintegrasikan dengan sistem digital seperti e-planning, e-monitoring, e-budgeting, dan e-catalog, serta e-vendor.
Prabowo-Gibran menjadikan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai salah satu dari 17 program prioritas mereka. Mereka menyebutkan bahwa praktik korupsi menyebabkan kerusakan pada perekonomian negara dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus seimbang antara pencegahan dan penindakan. Pemberantasan korupsi yang seimbang akan menekankan pada penghapusan keuntungan pelaku sekaligus pemulihan kerugian keuangan negara.
Prabowo-Gibran berharap bahwa dengan kebijakan ini, akan diperoleh manfaat ekonomi yang merata dan efisien, tambahan pembiayaan pemerintah, serta percepatan kemajuan negara. Pasangan calon ini telah mendaftar sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2023. Mereka juga telah menjalani tes kesehatan menyeluruh yang merupakan syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Hasilnya menunjukkan bahwa mereka mampu bekerja sebagai presiden dan wakil presiden jika terpilih.
Sumber: Republika (https://news.republika.co.id/berita/s37yiv377/prabowo-janji-perkuat-kpk-jika-jadi-presiden)
