BANDA ACEH – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengadakan pelepasan 1.500 pekerja migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan di Jakarta, Kamis (9/11). Acara tersebut dihadiri oleh Bacapres Ganjar Pranowo.
Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah mempertanyakan kehadiran Ganjar dan memberikan sambutan pada acara pelepasan. Dia menilai tindakan Kepala BP2MI Benny Rhamdani yang juga Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengundang Ganjar di acara tersebut sebagai tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan (abuse of power).
“Sangat disayangkan, itu adalah acara internal BP2MI yang pastinya dibiayai menggunakan uang negara, bagaimana Ganjar bisa ada di sana, kapasitasnya apa, sebagai apa, sampai diberikan panggung untuk memberikan sambutan, meskipun belum ada penetapan sebagai capres tapi publik bisa menilai bahwa itu bisa dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Benny Rhamdani yang juga wakil ketua TPN Ganjar-Mahfud,” jelas Mardiansyah dalam keterangannya.
Menurut Aktivis 98 yang akrab disapa Semar itu, Benny Rhamdani seharusnya bisa memisahkan kerja dia sebagai kepala badan yang dibiayai menggunakan uang negara dan tugas dia sebagai bagian tim pemenangan calon tertentu.
“Benny Rhamdani seharusnya bisa memisahkan tugas-tugasnya sebagai kepala BP2MI dan sebagai tim pemenangan capres, jangan sampai mengambil keuntungan dari kegiatan yang menggunakan biaya negara untuk mendukung calon presiden, karena itu seharusnya Benny mundur atau dipecat sebagai Kepala BP2MI,” tegas dia.
Semar juga menyatakan bahwa semua pejabat publik yang saat ini masih memegang jabatan yang dibiayai oleh negara harus bijak dan tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan politik.
“Semua pejabat publik harus bijak dan menahan diri agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, itu adalah bagian dari komitmen kita dalam membangun demokrasi yang sehat dan fair,” ungkap Semar.
