Polemik seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menjadi sorotan. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti isu
Rapat Paripurna DPRD Pangandaran Sambut HUT RI ke-80
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, DPRD Kabupaten Pangandaran menggelar Rapat Paripurna Istimewa pada tanggal 15 Agustus
DPRD Pangandaran Raih Peringkat Terbaik Nasional di JDIH
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran berhasil meraih peringkat terbaik ke-1 nasional dalam kategori Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat
Sri Rahayu dan Perjuangan untuk Kepentingan Rakyat: Tiga Periode di DPRD
Sri Rahayu, seorang anggota DPRD Pangandaran yang telah menjabat selama tiga periode, menunjukkan optimisme dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Salah satu fokus utamanya
DPRD Pangandaran Terima Raperda RPJPD 2025-2045: Langkah Pembangunan Jangka Panjang
Pada 25 Juli 2024, DPRD Kabupaten Pangandaran mengadakan Rapat Paripurna Tingkat I untuk menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka
Puasa Anggaran DPRD Pangandaran: Solusi Efisiensi Keuangan
Pengimplementasian pengetatan fiskal yang signifikan merupakan fokus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran untuk menghadapi kondisi keuangan yang challenging. Ketua DPRD
Optimalisasi PAD dan Penyelesaian Masalah Finansial di DPRD Pangandaran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan
Sorotan DPRD Pangandaran: Opini WDP BPK & Rekomendasi Kunci
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran sangat memperhatikan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah
DPRD Pangandaran Dorong Pelunasan Utang Dana Desa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera melunasi utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada desa-desa. Utang