Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap penyaluran bansos oleh pemerintah untuk mencegah politisasi. “Pengawasan menjadi solusi mencegah politisasi bansos tanpa perlu menghentikan penyaluran karena bansos merupakan hak rakyat,” ujarnya kepada media di Jakarta, Jumat (5/1/2024).
Ujang berharap agar ada pengawasan yang ketat dari seluruh elemen bangsa dan kekuatan politik agar tidak ada celah bagi siapa pun yang ingin memainkan atau mempolitisasi bansos.
Politikus PDIP Guntur Romli menilai, adanya politisasi terhadap program bansos oleh kubu Prabowo-Gibran. Menurut dia, narasi bansos dari Jokowi telah dilakukan berulang kali oleh Mendag sekaligus Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). Padahal, kata dia, bansos merupakan hak rakyat dan menggunakan uang negara.
Sebelumnya, cawapres nomor urut 1, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga berkomentar soal politisasi bansos. Dia pun menginginkan pemberian bansos kepada masyarakat untuk sementara ditunda hingga pelaksanaan pemilu. Namun, dia menekankan penundaan ini harus dipastikan tetap diberikan kepada warga.
Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas Amin) Sudirman Said mengingatkan kepada pemerintah jika bansos untuk alat politik demi kepentingan suatu kelompok, hal tersebut sama saja dengan tindak korupsi. Menurut dia, definisi yang paling mudah soal korupsi adalah saat kewenangan pada jabatan publik justru untuk kepentingan pribadi.
Hal itu mengingatkan bahwa bansos itu merupakan hak rakyat. “Jadi, kalau menggunakan bansos sebagai alat politik kelompok tertentu, by definition bisa masuk dalam kategori korupsi, hati-hati!” kata Sudirman dalam kegiatan Deklarasi THN Amin Jateng di Semarang, Jawa Tengah, Jumat.
Sumber: Republika
