BANDA ACEH – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyoal Menteri Investasi Bahlil Lahadalia tentang Proyek Strategis Nasional atau PSN pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan Bumi Serpong Damai (BSD). Deddy mempertanyakan alasan mengapa kedua proyek swasta itu termasuk dalam 14 PSN baru yang disetujui pemerintah.
“Saya agak terkejut. Sejauh yang saya ketahui, mereka merupakan pengembang swasta murni. Mengapa bisa menjadi PSN? Apa yang terjadi?” ujar Deddy saat rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Investasi Bahlil, Senin, 1 April 2024.
Politikus PDIP ini juga menanyakan apakah PIK dan BSD akan diminta untuk membangun rumah bagi rakyat. Selain itu, ia juga ingin mengetahui seberapa besar investasi keduanya yang dapat dialokasikan untuk kepentingan rakyat dan negara.
“Saya kaget bahwa keduanya menjadi PSN,” ulang Deddy. “Menurut pendapat saya, ini benar-benar menyakitkan.”
Namun, keterbatasan waktu dalam rapat mengakibatkan pertanyaan tersebut tidak terjawab. Namun, Komisi VI DPR meminta Menteri Bahlil untuk memberikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam forum tersebut.
Penetapan PIK 2 dan BSD sebagai PSN diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat evaluasi PSN di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 18 Maret 2024. Saat itu, Airlangga menyatakan ada 14 PSN baru tahun ini yang disetujui Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan akan didanai oleh swasta. 14 PSN baru tersebut juga mencakup penyesuaian nomenklatur dan perubahan ruang lingkup proyek lama.
Namun, penetapan kedua proyek tersebut menuai pro dan kontra karena semua pengembangnya adalah swasta. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, memandang kebijakan tersebut tidak tepat.
Alih-alih memilih PIK 2 dan BSD, menurut Trubus, pemerintah sebaiknya melanjutkan proyek-proyek yang terbengkalai, seperti Hambalang. Pengembangan PIK 2 dan BSD telah dilakukan oleh perusahaan swasta, sementara proyek Hambalang masih terbengkalai karena kasus korupsi.
Di sisi lain, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan bahwa 14 PSN tersebut sudah melalui kajian yang lengkap. Selain itu, mereka didukung dengan Surat Komitmen Menteri/Kepala Lembaga, Rencana Pendanaan, Hasil Kajian, dan Rencana Aksi.
“Tidak ada pertimbangan politis dalam pengambilan keputusan penetapan suatu proyek sebagai PSN. Semua keputusan didasarkan pada kajian yang lengkap dan parameter yang jelas,” ujar Haryo dalam keterangan resmi pada Rabu, 27 Maret 2024.
PSN BSD, lanjut Haryo, bertujuan untuk kemajuan sektor pendidikan, biomedis, dan digital yang didukung oleh Kementerian Kesehatan. Total investasi proyek ini mencapai Rp 18,54 triliun, dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja sebanyak 10.065 orang. Selain itu, proyek ini diharapkan dapat menghemat devisa sebesar Rp 10,1 triliun dan menarik devisa hingga Rp 5,6 triliun.
Sementara itu, PSN PIK 2 ditujukan untuk sektor pariwisata hijau, terutama pesisir kawasan wisata mangrove yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Total investasi PSN PIK 2 mencapai Rp 65 triliun, dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 6.235 orang dan 13.550 tenaga kerja pengganda.
