PEMERINTAH dinilai tidak peduli terhadap situasi masyarakat menengah ke bawah yang tertekan imbas tingginya biaya hidup saat ini. Alih-alih ada peningkatan pendapatan dan kemampuan daya beli, kelompok itu justru menjadi rentan tersungkur.
Kenaikan harga-harga pangan sejak awal 2024 telah mengikis ketebalan dompet masyarakat menengah bawah. Ikat pinggang juga berpotensi terus dikencangkan lantaran kenaikan harga-harga lainnya telah menanti di depan mata.
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hendrawan Supratikno mengungkapkan, pemerintah sedianya telah berulang kali dicecar mengenai situasi yang dihadapi masyarakat menengah bawah itu. Namun tampaknya belum ada upaya berarti yang menghasilkan titik terang dari persoalan tersebut.
Baca juga : Anis Byarwati: Bukan Hanya Harga yang Sangat Tinggi, Masyarakat Juga Kesulitan Dapatkan Beras
“Dalam rapat-rapat kami selalu menekankan aspek inflasi. Secara umum dinyatakan inflasi 2023 hanya 2,62% dan terendah dalam 20 tahun terakhir. Tapi khusus pangan, kenaikannya tajam dan betul-betul menggerus daya beli masyarakat,” ujar Hendrawan saat dihubungi, Minggu (2/6).
“Inflasi pangan ini mendekati dua digit. Dan ini sangat menggerus. Karena konsumsi pangan merupakan komponen pengeluaran terbesar rumah tangga, yaitu 40% hingga 50%,” lanjutnya.
Harga pangan yang relatif stabil di level tinggi telah mengikis daya beli masyarakat. Kondisi itu akan semakin buruk jika ke depan ada kenaikan biaya lain. Apalagi kenaikan upah yang terjadi tahun lalu tak bisa mengimbangi tingginya pengeluaran saat ini.
Baca juga : Amin AK Ingatkan Pemerintah: Jelang Bulan Puasa, Harga Bahan Pokok Harus Terjangkau
Tantangan bagi masyarakat menengah ke bawah, kata Hendrawan, juga kian besar imbas budaya digital yang tengah berkembang. Budaya tersebut dinilai tak ramah pada masyarakat kelas bawah. Alhasil lapangan pekerjaan untuk kelompok masyarakat itu kian sempit.
“Ini mengurangi kelenturan adaptasi masyarakat terhadap perubahan peluang kerja,” kata Hendrawan.
Hal itu bisa berakibat pada berkurangnya pendapatan per kapita individu, utamanya masyarakat di kelompok menengah bawah. Alih-alih ada peningkatan pendapatan, memakan tabungan menjadi pilihan untuk mengimbangi pemenuhan biaya hidup.
Baca juga : Legislator Minta Pemerintah Harus Gerak Cepat Atasi Inflasi Harga Beras
Karenanya, pengambil kebijakan didorong untuk bisa mengoptimalisasi program padat karya produktif. Tujuannya, untuk menghindari marjinalisasi kelas menengah ke bawah.
Sebab saat ini pos pengeluaran masyarakat tengah membengkak. Selain pangan, biaya kebutuhan untuk sekadar membeli pulsa maupun tarif tol dinilai cukup membebani.
“Jadi, jika PPN dan berbagai harga yang dikendalikan pemerintah seperti BBM dan listrik dinaikan, bisa dipastikan kelas menengah bawah ini akan terpukul berat,” jelas Hendrawan. (Z-8)
